Otonomi Daerah: Berkah atau Masalah?

Otonomi daerah adalah tata kelelola pemerintahan yang dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah setempat. Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat leluasa mengelola pemertintahan daerahnya masing-masing. Termasuk pemilihan kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung. Walaupun begitu, ada berbagai bidang yang masih dikelola langsung oleh pemerintahan pusat, antara lain pertahanan keamanan, bank moneter, dan kebijakan luar negeri.

Otonomi daerah merupakan buah hasil reformasi pada tahun 1998. Keinginan adanya otonomi daerah dikarenakan rakyat yang ingin sistem pemerintahan yang tidak sentralistis (terpusat di Jakarta / Jawa). Diharapkan dengan otonomi daerah ini kesejahteraan rakyat di daerah dapat meningkat, karena mereka lebih memahami apa yang dibutuhkan untuk mereka. Pada saat lalu, pemerintah pusat menanggung seluruh biaya / beban pembangunan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan pemahaman mereka tentang kebutuhan di daerah yang sering kali tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Dengan otonomi daerah rakyat di daerah tersebut melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemeritah Daerah dapat menentukan skala prioritas pembangunan di daerahnya.
Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah pada awalnya mengalami tantangan yang tidak mudah. Karena sering kali otonomi daerah diartikan sebagai kebebasan pengelolaan pemerintahan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah pusat. Selain itu muncul raja-raja kecil di daerah yang berperilaku korup. Munculnya kekuasaan berdasarkan dinasti keluarga yang kecenderungannya korup.

Menurut catatan anti korupsi, pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat ada 127 kepala daerah yang diperiksa karena diduga terkait kasus korupsi. Mengapa bentuk otonomi daerah ini dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah korup di Indonesia? Ternyata karena bentuk otonomi daerah sendiri adalah tata kelola pemerintahan yang dikelola sendiri oleh daerah setempat, maka pengelolaan tersebut sudah tidak seperti pada jaman sebelum reformasi. Dimana pemimpin-pemimpin daerah ditentukan oleh pusat. Maka dari itu pemimpin pusat lebih terkontrol dan terawasi. Tidak seperti sekarang, karena pemimpin-pemimpin daerah dipilih langsung oleh masyarakat, maka terkadang ada beberapa hal yang tidak tertangani oleh pusat.

Masalah-masalah tersebut adalah salah satu alasanyang pernah terpikirkan oleh Soekarno pada saat akan merubah Indonesia menjadi negara federasi. Soekarno juga takut akan terjadinya peperangan dan sudah tidak ada rasa kesatuan lagi antar suatu daerah dengan daerah lain.

Pada saat ini, Indonesia telah menjalankan sistem otonomi daerah sejak tahun 1998. Namun negara ini masih berbentuk negara kesatuan. Yang dimana otonomi daerah lebih cocok untuk negara berbentuk federasi. Tetapi ternyata, menurut masyarakat, mereka merasa bahwa sekarang Indonesia sudah mulai tergolong negara yang berbentuk federasi. Salah satu faktornya adalah karena otonomi daerah ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s